koran.my.id, Gorontalo –
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengonfirmasi bahwa Pemkot Gorontalo berencana untuk mentransfer semua dana lokal yang dimiliki pemerintah dari Bank SulutGo (BSG) ke sebuah bank umum.
Tindakan tegas ini diambil setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo 2025 menentukan bahwa tidak ada representasi untuk Gorontalo dalam dewan komisaris.
“Ini merupakan suatu penodaan terhadap Gorontalo. Tidak ada pujian,” ungkap Adhan kepada koran.my.id, Rabu (9/4/2025).
Menurut dia, penunjukan komisaris tambahan itu tidak mencerminkan jiwa bersama dari daerah-daerah yang merupakan pemegang saham.
Malahan dia berpendapat, para terpilih cenderung merupakan orang-orang dekat dengan Gubernur Sulawesi Utara, termasuk bekas pemimpin daerah serta keluarga dari pegawai senior.
Adhan menyatakan bahwa semua dana yang sebelumnya ditampung di BSG, meliputi kas daerah serta penggajian ASN, akan dialihkan ke institusi perbankan lainnya.
“Masalah finansial terkait gaji bukan tanggung jawab kami, melainkan milik BSG. Yang pasti, dana tersebut akan segera dipindahkan,” tandasnya.
Bagi dana yang membutuhkan persetujuan dari pusat, termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kota akan segera berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, entah itu di Gorontalo atau bahkan langsung ke Jakarta.
“Bila dana yang diatur oleh pemerintah kota sendiri, kita dapat melaksanakan proyek dengan cepat. Namun untuk kasus lainnya, kita akan berkonsultasi,” katanya.
Pembukaan Proses Pendirian Badan Usaha Perbankan Milik Provinsi Gorontalo
Bukan hanya itu saja, Adhan pun berniat untuk mendukung penciptaan bank lokal yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo secara independen.
Dia menganggap hal itu sebagai solusi supaya nantinya wilayah tersebut tidak lagi tergantung pada keputusan eksternal yang kurang adil.
“Insyaallah melalui Pak Jusuf Kalla, saya berencana mencoba untuk bertemu dengan Chairul Tanjung. Kami menginginkan pembangunan bank yang dimiliki oleh masyarakat Gorontalo. Apabila memungkinkan, modal awal sebesar Rp1 triliun sudah cukup,” ucapnya.
Adhan menyatakan dirinya siap mempromosikan aspek-aspek komunikasi politik dan ekonomi untuk memastikan bahwa rencana itu dapat diwujudkan dengan cepat guna kemaslahatan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan.
Riwayat Peristiwa: Penyebab Gorontalo Cabut Dari Bank SulutGo
Tension between the Regional Government of Gorontalo and the management of Bank SulutGo began to surface as they approached the implementation of the General Meeting of Shareholders (RUPS) scheduled for 2025.
Rapat Umum Pemegang Saham Tertinggi ini pada dasarnya bertujuan sebagai wadah bagi pemilik saham untuk mengungkapkan pandangan mereka serta menentukan kebijakan strategis bank, mencakup struktur komite komisaris dan direksi.
Akan tetapi, harapannya pupus saat wakil-wakil Gorontalo menganggap dirinya terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang krusial.
Titik puncaknya adalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara tertutup di kantor pusat BSG, Manado, tanggal 9 April 2025. Saat itu, pemimpin jalannya rapat yaitu Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dengan tegas mengajukan empat calon baru untuk jabatan komisaris dan tidak memberikan kesempatan negosiasi bagi perwakilan dari Gorontalo.
Sebenarnya, pihak Gorontalo menginginkan adanya kesempatan untuk melakukan lobi dan menyerahkan daftar calon nama seperti yang umumnya terjadi pasca istirahat makan siang.
Saat mereka mengetahui bahwa daftar nominasi tidak memperhitungkan wakil Gorontalo, pemimpin-pemimpin lokal di kawasan tersebut meninggalkan sesi rapat sebagai tanda penolakan.
Untuk mereka, ketidakhadiran perwakilan dari Gorontalo dalam posisi komisar bukan saja melanggar ideologi representasi pemegang saham, tapi juga dilihat sebagai perlakuan buruk atas sumbangan serta keberadaan Gorontalo di lingkungan BSG.
Sejauh ini, Gorontalo tidak hanya berperan sebagai pemilik saham, tetapi juga menitipkan dana operasional daerahnya di bank tersebut.
Segera setelah rapat umum pemegang saham tersebut, pihak-pihak terkait memulai kampanye untuk mengambil kembali semua dana lokal yang tersimpan di BSG, ini meliputi dana penyertaan modal serta dana operasional seperti upah Aparatur Sipil Negara.
Bupati Gorontalo menunjukkan sikap tegas dengan mengumumkan bahwa seluruh dana dari Pemerintah Kabupaten akan dicabut total sebagai respons atas putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Walikota Gorontalo juga telah mendeklarasikan tindakan yang sama, termasuk mulai merancang opsi cadangan seperti mentransfer akun kas pemerintah lokal ke bank umum lainnya serta berusaha untuk membentuk bank lokal khusus bagi Gorontalo.
Dia pun berniat untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan mengenai transisi dana serta manajemen finansial pemerintah daerah.
Penarikan dana ini menandai era baru dalam hubungan antara Gorontalo dan Bank SulutGo.
Apabila dilaksanakan, tindakan ini akan memiliki dampak signifikan tidak hanya pada susunan kepemilikan perbankan, namun juga terhadap aliran dana dan sistem finansial di Gorontalo.
Saat ini, perhatian difokuskan pada cara daerah akan menanganinya saat berpindah fase, dan juga taktik yang digunakan oleh manajemen BSG untuk merespons aliran pengambilan dana besar-besaran yang mungkin menciptakan pola baru dalam interaksi di antara wilayah-wilayah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lintas provinsi.(* )
